PEMILU sebagai salah satu pilarnya DEMOKERASI, dan di Indonesia sendiri sebagai negara DEMOKERASI yang meletakan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-undang dasar sebagaimana termaktum dalam pasai 1 ayat 2 UUD 1945.  Sementara itu sejak Indonesia merdeka 1945, tercatat 12 penyelenggaraan Pemilu yang terbagi di tiga masa antaranya masa orde lama, masa orde baru dan masa reformasi.  Di masa orde lama pemilu diselenggarakan pada tahun 1955, sementara di masa Orde baru tercatat 6 kali pemilu diselenggarakan yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987 ,1992., dan 1997. Kemudian 5 kali di selenggarakan di masa reformasi masing-masing tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019.  Di sisi lain era ini juga ditandai adanya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung , ini terselenggara mulai 2004, 2009, 2014 dan 2019.  Roh pemilihan langsung benar-benar mewarnai iklim DEMOKERASI negeri ini, hingga untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daera...

Semenjak bergulirnya tahapan Pencocokan dan Pemutakhiran Daftar Pemilih atau yang biasa di sebut dengan COKLIT mulai 15 Juli 2020 beberapa waktu lalu, Jajaran Pengawas Pemilu Desa secara intens melakukan pengawasan baik secara langsung dengan mendatangi pemilih yang telah di COKLIT oleh petugas pemutakhiran daftar pemilih (PPDP) maupun dengan melakukan pencermatan data yang ada. Hal ini di lakukan guna memastikan kalau COKLIT telah dilaksanakan sesuai prosedur perundang-undangan. Selain itu hasil pengawasan selanjutnya akan di koordinasikan dengan PPDP setempat  dan juga saran perbaikan apabila di temukan hal-hal yang menyimpang dari aturan, atau pula ada pemilih yang terlewatkan agar di lakukan perbaikan. Dalah hal ini kejelian seorang pengawas sangat penting, hingga karena kejelian itu pula ada seorang panwaslu desa ( Mujtahidi ) dari desa Kalitengah kecamatan Pancur menemukan kesalahan pengisian pada formulir pendataan pemilih , dimana jumlah anggota keluarga tercoklit sebe...

Pancur, Rabu 8 Juni 2020, pelaksanaan rapid tes para anggota PPDP (Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 yang di selenggarakan oleh KPU melalui PPK tak luput dari pengawasan  jajaran Bawaslu. Melalui Panwaslu kecamatan Bawaslu Rembang lakukan pengawasan langsung guna memastikan kalau proses rapid tes yang telah menjadi bagian prosedur dalam mekanisme pembentukan PPDP sebagaimana keputusan KPU 478 beberapa waktu lalu, menjadi salah satu proses yang wajib di jalani calon anggota PPDP. Demikian ini sebagai bentuk sinkronisasi antara pelaksanaan tahapan Pilkada dan upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Melihat pentingnya giat tersebut, jajaran Pengawas Pemilu (Panwaslu) bermaksud memastikan kalau giat benar benar di laksanakan sesuai prosedur, dan juga untuk memastikan kalau seluruh calon anggota PPDP mengikutinya. Karena hal tersebut sudah menjadi syarat wajib bagi calon PPDP , maka apabila ada calon PPDP yang tak bersedia...

“Penundaan Pilkada melalui penerbitan Perpu Bisa menjadi Solusi atas kondisi dan situasi bangsa yang fokus pada upaya pecegahan terhadap wabah corona (Covid-19).”    Virus Corona atau yang biasa di sebut dengan sebutan Covid-19 benar-benar telah memberikan hantaman keras terhadap dinamika kehidupan manusia di seluruh belahan dunia, termasuk di Indonesia. Indonesia tidak dapat mengelak dari bidikan corona. Jumlah korban yang berstaus ODP, PDP dan positif terus bertambah dari hari ke hari. Serangan virus corona (Covid-19) berdampak mengubah berbagai tatanan yang telah mapan direncanakan sebelumnya. Salah satu tatanan yang menjadi ‘korban’ corona adalah penyelenggaraan Pilkada serentak periode keempat tahun 2020 ini. Jadwal penyelenggaraan Pilkada tahun 2020, tentu, terombang-ambing karena harus diubah atau disesuaikan dengan keadaan negeri yang sedang kalang kabut karena corona. Penyelenggaraan Pilkada tentu tidak dapat dipaksakan agar tetap dilaksanakan ...

Pancur, 31 Maret 2020. Pasca pemberhentian sementara Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan / Desa, rupanya tak surutkan semangat untuk berperan aktif dalam setiap kegiatan demi kemanfaatan masyarakat. Hal demikian telah diperankan sebagian besar para anggota Panwaslu baik kecamatan maupun desa di kecamatan Pancur. Seperti tak hilang akal dan kesempatan bagi mereka , walau telah menyandang gelar sebagai Panwaslu tertunda pasca pemberhentian sementara yang di berikan Bawaslu. Seperti diketahui pemberhentian sementara bagi jajaran Panwaslu kecamatan dan Panwaslu desa di akhir bulan maret 2020 hingga waktu yang belum diketahui, menyikapi hal tersebut mereka betekat akan terus pantau perkembangan Pilkada walau hanya sebagai pengawas partisipatif ini dilakukan karena kecintaan mereka terhadap profesinya sebagai pengawas Pemilu. Namun demikian mereka juga aktif dalam berbagai kegiatan yang positif, di pasca giat-giatnya aktivitas pencegahan penyebaran Covid-19, banyak diantara m...

PELANTIKAN PPS DI TUNDA Rembang , 22 / 3/2020, KPU Kabupaten Rembang tunda pelantikan PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 di 14 kecamatan. Penundaan ini sebagai tindak lanjut terbitnya Surat Edaran KPU Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Adapun empat hal yang menjadi ruang lingkup isi dari surat edaran tersebut antara lain : 1. Penundaan pelantikan dan masa kerja PPS 2. Penundaan Verifikasi syarat dukungan calon perseorangan 3. Penundaan pembentukan PPDP dan pelaksanaan Coklit 4. Penundaan pemutakhiran  dan penyusunan daftar pemilih. Pelantikan PPS yang dijadwalkan dilaksanakan 22 Maret 2020 tersebut akhirnya di tunda demi pencegahan penyebaran dan dampak Covid-19 . Pengumuman penundaan pelantikan PPS Pemilihan Bupati...