PEMILU BERMARTABAT KOMPETISI POITIKPUN HARUS SEHAT

Sejak 23 September 2018, proses kompetisi bagi para kandidat, baik pasangan calon Presiden dan wakil Presiden maupun calon legeslative disemua tingkatansiap berkompetisi adu visi, misi dan program untuk menarik simpati masyarakat demi sebuah kemenangan. Berbaga cara dan model kampanye dikemas sedemikian rupa, namun yang perlu diingat bahwa pemilu sebagai wujud kedaulatan jangan pernah dinodai oleh praktik praktik kampanye yang justru mengancam Persatuan dan kesatuan bangsa.Kampanye disajikan untuk saling adu misi bukan untuk saling mencacimaki dan menyakiti. Ingat semua prosedur kampanye telah diatur dengan regulasi. Sehingga setiap calon harus taat dan mematuhi.Beberapa hal larangan telah di jelas di urai dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Kampanye secara materi tidak boleh mempersoalkan dasar negara Pancasila dan UUD 1945, tidak boleh menebar isu sarahoax, ucapan kebencian ataupun menghina calon lain. Lebih lanjut larangan juga disebutkan bahwa peserta kampanye dilarang melibatkan ASN, Kepala desa, perangkat desa, TNI/Polri, BPD dan setiap orang yang tidak mempunyai hak pilih. Memberikan,menjanjikan uang atau materi lainya baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih untu (Tidak memilih, memilih dengan cara tertentu yang mengakibatkan surat suara tidak sah, atau memilih satu pasangan calon/calon tertentu, memasang APK ditempat tempat ibadah,gedung pemerintah , gedung sekolah, ) Dan masih banyak lagi larangan yang telah diatur dalam Undang-Undang.Untuk itu hendaknya pemilu dijadikan ajang kompetisi yang positif, sehingga proses demokrasi bisa berjalan sesuai harapan sebagau wujut kedaulatan rakyat, biarkan rakyat menentukan pilihan, tanpa adanya intervensi, apalagi unsur pemaksaan dengan jalan kekerasan karena intervensi dan kekerasan adalah noda dalam demokrasi. Mari kita bersama awasi, setiap proses, setiap tahapan agar pemilu berjalan dan menghasilkan apa yang kita harapkan.